JURNAL Manajemen Berbasis Sekolah
JURNAL Manajemen Berbasis Sekolah
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Oleh:
Ahmad Muflihuddin
ABSTRACT
Management target base on the school is to improve the education by delegating important decision making from center and area of school. Management base on the school give the bigger operation opportunity for headmaster, teacher, pupil and parent foreducation process at school. In this approach, certain decision making hit the budget,officer and curriculum placed in school level and in area level, and surely center. Oneimportant implication that school leaders have to own the capacities make decision to related things significant operate for the school and confess, taking elements of set in center framework going into effect the totality school.
Keywords: School Based Management, Management
A. PENDAHULUAN
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah tampil sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai salah satu model untuk sekolah yang selama ini di kelola secara sentralistik[1]. MBS pada dasarnya merupakan manajemen di mana sekolah atau sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri, dengan memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi sekolah atas pendidikan di sekolah mereka. Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari ”School Based Management”. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan.
Dalam MBS, pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung, bekerja sama satu dengan lainnya. Sekolah berada pada bagian terdepan dari proses pendidikan, sehingga menjadi bagian utama dalam proses pembuatan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan, Masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan. Sedangkan pemerintah berperan sebagai peletak kerangka dasar kebijakan pendidikan serta menjadi fasilitator yang akan mendukung secara kondusif tercapainya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah[2].
Peran masyarakat sangatlah penting dalam membangun sekolah. Masyarakat bertanggungjawab dalam kemajuan sekolah, sehingga sekolah dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun sekolah kedepannya. Pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggungjawab perencanaan hingga pelaksanaan berada ditangan masyarakat. Istilah berbasis masyarakat disini merujuk pada derajat kepemilikan masyarakat, jika masyarakat memiliki otoritas dalam mengambil keputusan dan menentukan tujuan pendidikan, sasaran, pembiayaan, kurikulum, standar ujian, kualifikasi guru, persyaratan siswa, tempat penyelenggaraan dan lain-lain berarti program pendidikan tersebut berbasis masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia, bukanlah hal yang baru. Ia telah dilaksanakan oleh yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi nonpemerintah dan bahkan oleh perseorangan. Berdasarkan fakta dilapangan bahwasanya penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) kurang berjalan secara efektif, hal ini ditandai dengan kurang siapnya sumber daya manusia dalam mengelolanya, sehingga tugas pokok dan fungsi kurang berjalan secara maksimal. Disamping itu juga masyarakat kurang peduli terhadap kemajuan sekolah, masyarakat menganggap tanggungjawab sekolah hanyalah tanggungjawab pemerintah, maka dari itu kesiapan sumber daya manusia dan sumbagsih masyarakat perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, sehingga penerapan MBS dapat berjalan
secara efektif dan efisien.
B. Pengertian Manajemen pendidikan
Manajemen dalam Bahasa inggris artinya to manage, yaitu mengatur atau mengelola.[3] Dari sini dapat diketahui bahwa Manajemen secara bahasa adalah proses atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan Dalam arti khusus bermakna memimpin dan pemimpinan, . yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lembaga atau organisasi , yaitu memimpin dan menjalankan kepemimpinan dalam organisasi. Orang memimpin organisasi di sebut manager.[4] kata Manajemen ditinjau dari segi terminology, banyak ahli memberikan pengertian tentang manajemen dalam mengartikannya berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang dan sudut pandang mereka masing-masing.
Menurut Drs. Malayu S.P Hasibuan, mendefinisikan Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[5] Dalam manajemen yang baik tidak dikenal kerja sendiri, seperti yang di lakukan oleh tukang cukur rambut. Setiap pelaksanaan program kerja melibatkan banyak orang dengan tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi secara sinergis saling berhubungan dalam mencapai tujuan.
Sedangkan menurut G.R. Terry dalam bukunya “principel management” mendefinisikan Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan mengendalikan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.[6]
Definisi lain dari manajemen yang lebih lengkap sebagaimana dikemukakan oleh Mulyani A. Nurhadi adalah sebagai berikut : Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.[7]
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam pengertian manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang merupakan unsur penting, yaitu: (a). usaha kerjasama, b). oleh dua orang lebih c). untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian tersebut menunjukan bahwa manajemen terjadi dalam sebuah organisasi, bukan pada kerja tunggal yang dilakukan oleh seorang individu.
A. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah
1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah
Sejak di undangkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maka banyak sekali uruusan-urusan yang semula di kelola pemerintah pusat diserahkan kepada daerah. Salah satu urusan tersebut adalah pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.[8] maka berkenaan dengan otonomi daerah yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi dan sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah tersebut berada dengan mengacu undang-undang yang telah ada.
Disebutkan pula dalam UU sisdiknas tahun 2003 pasal 50 ayat 5 yang berbunyi “pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Dan juga disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 yang berbunyi “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menenga, dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/sekolah.[9]
Sedangkan MBS dapat di definisikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan, yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan (otorita) kepada sekolah untuk memberdayakan dirinya.[10]
Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School Based Managemen, istilah ini muncul pertama kali di Amerika Serikat, Gagasan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pada dewasa ini menjadi perhatian para pengelolaan pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat Sekolah. Gagasan MBS perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya Sekolah, karena implementasi MBS tidak sekedar membawa perubahan dalam kewenangan akademik Sekolah dan tatanan pengelolaan Sekolah, akan tetapi membawa perubahan pula dalam pola kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan Sekolah.
MBS sebagai suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.[11]
Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dalam pandangan Mulyasa (2011:24), menyebutkan bahwa MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.[12]
Demikian juga, dengan partisipasi/pelibatan warga sekolah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan sekolah, maka rasa memiliki mereka terhadap sekolah dapat ditingkatkan. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggungjawab, dan peningkatan rasa tanggungjawab akan meningkatan dedikasi warga sekolah dan masyarakat terhadap sekolah. Inilah esensi partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Baik peningkatan otonomi sekolah, fleksibilitas pengelolaan sumberdaya sekolah maupun partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah tersebut kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Karakteristik Manajemen berbasis sekolah
Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin suskses dalam menerapakan MBS, sejumlah karakteristik MBS perlu dimiliki. Dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan system, yaitu input, proses, dan outpun digunakan untuk memamndunya, uarain berikut dimulai dari ouput dan diakhiri dengan input karena output memiliki tingkat kepentingan tertinggi.
a. Output
sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik (academic achievement) dan output berupa prestasi non-akademik (non-academic achievement). Output prestasi akademik misalnya, NEM, lomba karya ilmiah remaja, lomba (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berpikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah). Output non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, dan kepramukaan. [13]
b. Proses
Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses sebagai berikut: [14]
1) Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi
2) Kepemimpinan sekolah yang kuat
3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib
4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif
5) Sekolah memiliki budaya mutu
6) Sekolah Memiliki “Teamwork” yang Kompak, Cerdas, dan Dinamis
7) Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian)
8) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat
9) Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen
10) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan pisik)
11) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan
12) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan
13) Memiliki Komunikasi yang Baik
14) Sekolah memiliki akuntabilitas
15) Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas
c. Input Pendidikan
1) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas
2) Sumberdaya tersedia dan siap
3) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi
4) Memiliki harapan prestasi yang tinggi
5) Fokus pada pelanggan (khususnya siswa)
6) Input manajemen.[15]
3. Komponen-Komponen dalam Implementatasi MBS
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2011:191) mengemukakan komponen-komponen MBS adalah:[16]
a. Manajemen Kurikulum
b. Manajemen Peserta Didik
c. Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan
d. Manajemen keuangan
e. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan
f. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat
B. Implementasi Manajemen Berbasis sekolah
Dengan sedemikian meningkatnya persoalan pendidikan maka reformasi manajemen pendidikan persekolahan dengan menggunakan model school bases manajemen merupakan tuntutan yang mendesak. Model manajemen ini diharapkan dapat menyelesaikan akar masalah pendidikan yang selama ini masih terintrupsi. Namun demikian dalam implementasinya memerlukan waktu dan ruang yang cukup, strategi yang tepat, dan tahapan yang sesuai serta perangkat yang mendukung dalam pelaksanaanya.
1. Strategi implementasi MBS
Implementasi MBS akan berlangsung seara efektif dan efesien apabila didukung oleh sumber daya manusisa yang professional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu membagi staf sesuai fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi.[17]
Strategi dalam pencapaian implementasi MBS perlu mempertimbangkan kompleksitas permasalah sekolah di Indonesia sehingga dalam pencapaiannya mempertimbangka priortas waktu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
Selain itu agar hasil yang diperoleh optimal di masa yang akan mendatang. Perlu ada pengelompokan ini dapat mempermudah pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan.
2. Tahapan Implementasi
Konsep MBS adalah suatu konsep yang sejlan dengan semngat desentralisasi. Konsep ini akan terlihat hasilnya jika sudah di implementasikan. Implementasi ini juga dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu konsep. Dalam implmentasi MBS ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nanang fatah , menyebutkan bahwa tahahapan implementasi MBS secara garis besar dibagi kedalam tiga tahapan:[18]
a. Tahapan sosialisai
Penerapan MBS melibatkan banyak pihak karena pengelolaan sekolah merupakan sub-sistem dari pengelolaan pendidikan secara nasional. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh sekolah adalah menyosialisasikan konsep MBS kepada setiap unsur sekolah. Sosialisasi sangat dibutuhkan mengingat wilayah nusantara yang begitu luas, bahkan ada daerah yang masih sangat sulit terjangkau oleh media informasi, baik cetak, maupun elektronik. Disamping itu kecenderungan masyarakat untuk menerima suatu konsep perubahan tidak mudah, memerlukan kejelasan tujuan dan cara yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah dan budayanya.
b. Tahap piloting (uji coba)
Agar dalam tahap implementasi MBS ini tidak mengundang resiko, memerlukan suati piloting atau model uji coba. Efektifitas model uji coba membutuhkan syarat dasar, yaitu: akseptabilitas, akuntabelitas, replikabilitas, dan sustainaiblitias. Akseptabilitas, artinya data diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat kalangan pendididikan. Akuntabilitias artinya dapat dipertanggung jawabkan, baik secara konsep, operasional maupun pendanaanya. Replikabilitas artinya, model yang dapat dijadikan percontohan, seperti system MBS yang diuji cobakan dapat direplikasikan disekolah lain. Sedangkan sustainabilitas artinya, program tersbut dapat dikembangkan meskipun tahap uji ciba telah selesai.
c. Tahap Desiminasi
Proses desimasi model memerlukan tahaan kondisi wilayah yang luas dan jumlah sekolah yang cukup besar daya variabilitasnya.
Tahap desiminasi akan sangat ditentukan pula dalam efektifitas pelaksanaan oleh anggaran yang cukup memadai, fasilitas dan keuangan dari pemerintah terutama bagi daerah dan sekolah yang belum mampu. Dengan melakukan tahapan implemetasi MBS, diharapkan akan dapat membuahkan hasil yang maksimal dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dan pendidikan itu sendiri.
C. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
Tujuan MBS juga ialah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum.
Manajemen berbasis sekolah juga bertujuan meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.[19] Lebih rincinya MBS bertujuan untuk:
1. Meningkatkat mutu pendidikan kemandirian sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan besama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintahan tentanf mutu sekolahnya.
4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.[20]
F. URUSAN-URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN TANGGUNG JAWAB SEKOLAH
Secara umum, pergeseran dimensi-dimensi pendidikan dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah telah diuraikan pada Butir A. Secara lebih spesifik, pertanyaannya adalah:“Urusan-urusan apa sajakah yang perlu menjadi kewenangan dan tanggungjawab sekolah”? Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota harus digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, desentralisasi urusan-urusan pendidikan harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu dicatat bahwa desentralisasi bukan berarti semua urusan di limpahkan ke sekolah. Artinya, tidak semua urusan di desentralisasikan sepenuhnya ke sekolah, sebagian urusan masih merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan sebagian urusan lainnya diserahkan ke sekolah. Berikut adalah urusan-urusan pendidikan yang sebagian menjadi kewenangan dan tanggungjawab sekolah, yaitu:
1. proses belajar mengajar,
2. perencanaan dan evaluasi program sekolah,
3. pengelolaan kurikulum,
4. pengelolaan ketenagaan,
5. pengelolaan peralatan dan perlengkapan,
6. pengelolaan keuangan,
7. pelayanan siswa,
8. hubungan sekolah-masyarakat, dan
9. pengelolaan kultur sekolah.
DAFTAR PUSTAKA
Aminah, Siti. Murniati AR. Nasir Usman. 2015. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada MTsN Kota Lhokseumawe. Jurnal Administrasi Pendidikan: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. 3 No. 2.
Arikunto, Suharsimi. 2009. Manajemen Pendidikan. (Yogyakarta: Aditya Media).
Departemen Agama Republik Indonesia Basic Education Project. 2011. In Service Training KKM MTs/MI.
Hasibuan, Malayu, 2016. Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah. (Jakarta: Bumi Aksara).
Mulyasa, E. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi. (Bandung: Rosdakarya).
Mulyasa, E. 2005. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Bandung: PT. Remajda Rosda Karya).
Nurkholis, 2003. Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2014 Manajemen Pendidikan. (Bandung: Alfabeta).
Yusuf Udaya, Kadarman. 2001. Pengantar Ilmu Manajemen. (Jakarta: PT Prenhallindo).
[1] Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi, (Jakarta: 2003), hal 54.
[2] Amiruddin Siahaan dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta : Quantum Teaching, 2006), hal. 32.
[3] Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, Hlm. 5
[4] A.M. kadarman dan yusuf udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, PT Prenhallindo, Jakarta, Hlm. 6
[5] Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengetian, Dan Masalah, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1990, Hal 3
[6] Malayu S.P Hasibuan, Ibid, hal 3
[7] Suharsimi Arikunto, Manajemen Pendidikan. Yogyakarta : Aditya Media. 2009. Hlm 4
[8] DEPAG RI. 2001. In Service Training KKM MTS/MI. Jakarta: PPIM 2001, Hlm. 3
[9] Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2003, Hal: 33-34
[10] Nanang Fatah, Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: CV. Andira, Hlm. 8
[11] Siti aminah, Murniati AR, Nasir Usman, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Mtsn Kota Lhokseumawe, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 3, No. 2, Mei 2015. Hlm.2
[12] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, PT. Remajda Rosda Karya, Bandung, 2011, Hlm. 24
[13] Rohiat, Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktik Teori, ………, Hlm 58-59
[14] Rohiat, Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktik Teori……….., Hlm 60-61
[15] Rohiat, Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktik Teori, ………., Hlm 58-64
[16] Tim Dosen aministrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta 2014, hlm 191
[17] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, PT. Remajda Rosda Karya, Bandung, 2011, Hlm. 58
[18] Nanang Fatah, Manajemen Berbasis Sekolah…………., hlm. 22-25
[19] Rohiat, Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktik Teori, ………., hlm. 49
[20] Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi………, hlm.. 21
Leave a Comment